NSNews | PASAMAN BARAT – Penanganan dugaan korupsi pembangunan Stadion Olahraga atau GOR Padang Tujuh di Kabupaten Pasaman Barat kembali menjadi perhatian publik. Setelah melalui proses penyidikan yang panjang, Kepolisian Resor Pasaman Barat akhirnya menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam perkara proyek pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2016 tersebut. Langkah ini sekaligus menandai keseriusan aparat penegak hukum dalam menelusuri dugaan penyimpangan anggaran yang telah menjadi perhatian sejak laporan polisi diterbitkan pada 2017 silam.
Dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing berinisial JD (52), Direktur PT Rian Makmur Jaya selaku kontraktor pelaksana, dan DE (53), yang ketika proyek berlangsung menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Keduanya diduga memiliki tanggung jawab berbeda dalam pelaksanaan pembangunan fasilitas olahraga tersebut. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Pasaman Barat mengumpulkan berbagai keterangan dan alat bukti.
Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.I.K., M.H., melalui Kasat Reskrim Iptu A. Agung Ngurah Santa Subrata, S.Tr.K., menjelaskan bahwa pengungkapan perkara ini tidak berlangsung secara instan. Penyidik membutuhkan waktu untuk menelusuri rangkaian pelaksanaan pekerjaan, memeriksa saksi, mengumpulkan dokumen, serta mendalami dugaan penyimpangan yang terjadi dalam proyek pembangunan GOR Padang Tujuh.
Sebelum menetapkan tersangka, penyidik terlebih dahulu melaksanakan gelar perkara di tingkat Polda Sumatera Barat. Hasil gelar perkara tersebut menjadi salah satu dasar dalam menentukan langkah hukum berikutnya. Keputusan penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang telah diperoleh, termasuk keterangan sejumlah saksi yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan stadion olahraga itu.
Dalam konstruksi perkara yang sedang didalami, JD diduga memiliki tanggung jawab sebagai pihak penyedia jasa atau kontraktor pelaksana, sementara DE berkaitan dengan kewenangannya sebagai PPK. Penyidik kini menelusuri lebih jauh pelaksanaan tugas, kewajiban, serta hubungan tanggung jawab kedua pihak dalam memastikan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan kontrak dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Persoalan utama yang menjadi perhatian penyidik adalah dugaan ketidaksesuaian pekerjaan fisik dengan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK). Untuk memperkuat pembuktian, kepolisian telah meminta pendapat dan keterangan tiga orang ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta ahli audit fisik. Keterangan para ahli tersebut menjadi bagian penting dalam mengurai dugaan penyimpangan pelaksanaan proyek.
Selain mendalami kualitas dan kesesuaian pekerjaan, penyidik juga menelusuri dugaan dampak penyimpangan terhadap keuangan negara. Termasuk di dalamnya dugaan penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan dan kemungkinan pemanfaatan untuk kepentingan pribadi. Seluruh aspek tersebut masih menjadi materi penyidikan yang harus dibuktikan melalui alat bukti dan proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sejumlah barang bukti juga telah disita oleh Unit Tipikor Satreskrim Polres Pasaman Barat guna mendukung pembuktian perkara. Namun, penetapan dua tersangka tidak serta-merta menutup rangkaian pengusutan. Polisi masih membuka kemungkinan adanya pihak lain yang ikut memiliki keterkaitan, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan pembangunan GOR Padang Tujuh. Pendalaman terhadap setiap peran tersebut akan menjadi bagian dari pengembangan penyidikan.
Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto mengajak masyarakat agar memberikan kepercayaan kepada penyidik untuk menuntaskan perkara tersebut secara profesional dan transparan. Ia juga mengharapkan dukungan masyarakat serta insan pers dalam mengawal proses penegakan hukum, tanpa membangun kesimpulan sebelum seluruh rangkaian pembuktian diselesaikan melalui mekanisme peradilan.
AKBP Agung Tribawanto menegaskan bahwa Polres Pasaman Barat tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak hukum dan harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Komitmen penuntasan perkara ini diharapkan menjadi pengingat bahwa penggunaan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan, sebab setiap rupiah yang dikelola pemerintah semestinya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
POLISI BERSAMA MASYARAKAT.
TIM RMO
