NSNews | JAKARTA — Kejaksaan Agung terus memperluas penyidikan dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program strategis nasional pemerintah. Penyidik kini tidak hanya menelusuri sejumlah pengadaan yang diduga mengalami pembengkakan harga, tetapi juga memeriksa seluruh proses pengadaan yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) selama pelaksanaan program tersebut.
Perkembangan penyidikan ini muncul setelah aparat penegak hukum menemukan indikasi penyimpangan dalam beberapa pengadaan barang bernilai besar yang diduga menyebabkan kerugian negara. Temuan tersebut juga memunculkan kekhawatiran bahwa tujuan utama program untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat tidak berjalan secara optimal.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menegaskan bahwa pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Langkah itu bertujuan memastikan seluruh penggunaan anggaran negara dilakukan secara wajar dan sesuai ketentuan.
Menurut Febrie, penyidik tidak akan membatasi ruang lingkup pemeriksaan hanya pada beberapa pengadaan yang saat ini menjadi perhatian publik. Seluruh dokumen, proses administrasi, hingga mekanisme penunjukan pihak terkait akan dibuka untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Kejaksaan Agung ingin mengungkap secara utuh pola pengelolaan program MBG. Dengan nilai anggaran yang besar dan cakupan program yang luas, penyidikan dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas penggunaan uang negara.
Dalam proses penyelidikan sementara, sejumlah pengadaan barang bernilai fantastis telah menjadi fokus perhatian penyidik. Beberapa di antaranya meliputi pengadaan puluhan ribu unit motor listrik, sepatu, perangkat tablet, hingga ribuan televisi berukuran besar yang nilainya mencapai triliunan rupiah.
Aparat penegak hukum kini tengah meneliti apakah harga pengadaan barang-barang tersebut sesuai dengan nilai pasar yang wajar. Analisis dilakukan untuk mengetahui kemungkinan adanya selisih harga yang berpotensi menjadi sumber kerugian negara.
Selain menelusuri aspek pengadaan, penyidik juga menggandeng auditor untuk menghitung secara rinci potensi kerugian yang ditimbulkan. Hasil perhitungan tersebut nantinya menjadi salah satu dasar dalam proses hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.
Sejauh ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan lima orang tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program MBG periode 2025–2026. Mereka berasal dari unsur pejabat internal Badan Gizi Nasional maupun pihak swasta yang diduga memiliki keterkaitan dengan proses pelaksanaan program.
Penetapan tersangka tersebut memperlihatkan bahwa penyidikan tidak hanya menyasar pelaksana teknis, tetapi juga pihak yang diduga memiliki peran dalam pengambilan keputusan strategis. Penyidik terus mendalami hubungan antar pihak guna mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh.
Temuan lain yang turut menjadi perhatian adalah dugaan penyimpangan dalam mekanisme penunjukan yayasan pengelola Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dalam desain awal program, yayasan yang ditunjuk seharusnya memiliki keterkaitan langsung dengan sekolah penerima manfaat agar distribusi makanan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Namun, hasil pendalaman sementara menunjukkan adanya dugaan bahwa sejumlah yayasan memperoleh penunjukan karena faktor kedekatan dengan pihak tertentu. Beberapa di antaranya bahkan disebut tidak memenuhi persyaratan administratif maupun teknis yang ditetapkan dalam pelaksanaan program.
Di tengah proses hukum yang masih berlangsung, Kejaksaan Agung menegaskan bahwa pengusutan kasus ini bukan hanya bertujuan menindak pelaku, tetapi juga menyelamatkan tujuan mulia Program Makan Bergizi Gratis. Publik kini menaruh harapan besar agar penyidikan yang terus berkembang mampu mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab, sekaligus memperbaiki tata kelola program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang menjadi sasaran utama.
#Tim|Red
